Presiden Prancis Nicolas Sarkozy dalam konferensi pers mengatakan: “Perjanjian kerja sama di bidang nuklir itu dibangun dalam rangka Perjanjian Lancaster House antara Inggris dan Prancis yang ditandatangani pada 2010.” Sementara Perdana Menteri Inggris David Cameron mengungkapkan: “Kerja sama antara kedua negara ini sekarang lebih baik dari sebelumnya sejak Perang Dunia II.”

Kerja sama yang kuat antara Inggris dan Prancis ini menegaskan karakter imperialisme lama kedua negara yang secara alami masih mendorong politik luar negerinya.

Mungkin yang menjelaskan dilakukan kerja sama ini-meskipun keduanya bersaing-adalah kelemahan dari kedua negara dan ketidakmampuannya untuk mempertahankan posisi keduanya secara internasional jika satu sama lain tidak saling menguatkan, terutama di tengah bayang-bayang pertumbuhan kekuatan internasional lainnya yang mulai masuk ke kancah internasional (kantor berita HT, 21/2/2012).

Strauss-Kahn ditahan begitu tiba di kantor polisi Lille, Prancis utara, Selasa 21 Februari.

Mantan direktur IMF tersebut dituduh melakukan hubungan seks dengan para pekerja seks komersial dalam pesta-pesta yang diadakan oleh jaringan prostitusi.

Pesta-pesta tersebut dikatakan diadakan di berbagai restoran dan klub di Paris maupun Washington.

Penyelidik Prancis sejauh ini sudah memeriksa sejumlah pekerja seks yang mengaku telah berhubungan seks dengan pria yang sebelumnya disebut-sebut akan mencalonkan diri sebagai presiden Prancis tersebut.

Strauss-Kahn menegaskan tidak tahu kalau mereka adalah pekerja seks.

“Saya tantang Anda untuk membedakan seorang pekerja seks bugil dengan perempuan bugil lainnya,” kata pengacaranya, Henri Leclerc kepada televisi Prancis.

Infeksi telinga

Strauss-Kahn tidak memberikan pernyataan apapun ketika tiba di kantor polisi Lille.

Dia datang dengan mobil yang langsung dikerubuti wartawan.

Dia dilaporkan mengalami infeksi telinga sehingga mempunyai hak untuk menjalani pemeriksaan dokter dalam masa tahanan.

Dominique Strauss-Kahn mengundurkan diri sebagai Direktur IMF pada bulan Mei tahun 2011 setelah dituduh berupaya memperkosa seorang pelayan di sebuah hotel New York.

Tudingan itu dibantahnya dan dakwaan akhirnya dibatalkan. Strauss-Kahn pulang ke Prancis pada September 2011. (bbc, 21/2/2012)

Pernyataan maaf disampaikan Jenderal John R Allen yang juga memerintahkan sebuah investigasi menyeluruh atas peristiwa tersebut.

“Kami telah belajar dari insiden ini, kami segera mengintervensi dan menghentikan mereka,” katanya.

Laporan tentang dugaan pembakaran Al Quran menimbulkan protes keras di luar pangkalan militer AS di Bagram.

Permintaan maaf

Dalam pernyataannya, Jenderal Allen mengatakan penyelidikan akan memeriksa apakah pasukan di pangkalan Badram ”membuang secara tidak layak buku material keagamaan Islam yang diantaranya terdapat Al Quran”.

“Material yang berhasil diamankan akan segera diberikan kepada otoritas keagamaan,” demikian isi pernyataan tersebut.

“Kami akan menyelidiki secara menyeluruh insiden ini dan akan mengambil langkah untuk menjamin hal ini tidak akan kembali terjadi lagi. Saya menjamin anda… Saya berjanji… hal ini bukan hal yang secara sengaja dilakukan,” kata Jenderal Allen.

Jenderal Allen selanjutnya menyampaikan ”permohonan maaf yang tulus atas setiap kelancangan yang terjadi,” termasuk kepada presiden Afghanistan, pemerintah Afghanistan dan ”warga Afghanistan yang mulia”.

April tahun lalu setidaknya satu orang tewas dan 18 lainnya mengalami luka-luka setelah aksi demo pecah di Afghanistan setelah insiden pembakaran Quran di Amerika Serikat. (bbc, 21/2/2012)

“Hari ini pada peringatan kejayaan ini, pasukan penyerbu AS dan sekutu koalisi mereka menghadapi kekalahan yang sama dengan pasukan penyerbu Rusia,” kata Taliban dalam sebuah pernyataan di situs beritanya, Rabu (15/2/2012).

Pasukan Uni Soviet diusir setelah pendudukan 10 tahun oleh jihad rakyat Afganistan. Demikian pernyataan itu, yang membandingkannya dengan perjuangan satu dasawarsa mereka dalam melawan pasukan NATO di Afganistan.

Peringatan itu dirayakan sebagai hari libur umum di Afganistan, dan saluran-saluran televisi berulang kali menayangkan gambar pasukan Uni Soviet yang mundur ke seberang perbatasan, 23 tahun lalu.

“Setelah 10 tahun bertempur dengan orang-orang Afganistan yang gigih, pasukan penyerbu Rusia menyadari bahwa mereka tidak bisa melanjutkan perang mereka,” kata Taliban.

“Pada acara peringatan ini, orang egois Amerika harus mengkaji pelajaran dari kekalahan memalukan Uni Soviet, dan tidak lagi melakukan perang yang sia-sia,” tambahnya.

Uni Soviet menyerbu Afganistan pada 1979 untuk menopang pemerintah komunis Kabul. Penarikan mereka menyulut perang saudara sengit yang mengarah pada penggulingan pemerintah pada 1992 dan kebangkitan Taliban, yang berkuasa pada 1996.

Pada Oktober 2011, Taliban berjanji akan berperang sampai semua pasukan asing meninggalkan Afganistan.

Presiden Hamid Karzai dan negara-negara Barat pendukungnya telah bersepakat bahwa semua pasukan tempur asing akan kembali ke negara mereka pada akhir 2014. Namun, Barat berjanji memberikan dukungan yang berlanjut setelah masa itu dalam bentuk dana dan pelatihan bagi pasukan keamanan Afganistan.

Gerilyawan meningkatkan serangan terhadap aparat keamanan dan juga pembunuhan terhadap politikus, termasuk yang menewaskan Ahmed Wali Karzai, adik Presiden Hamid Karzai, di Kandahar pada Juli 2011, dan utusan perdamaian Burhanuddin Rabbani di Kabul pada bulan September 2011.

Konflik meningkat di Afganistan dengan jumlah kematian sipil dan militer mencapai tingkat tertinggi tahun lalu, ketika kekerasan yang dikobarkan Taliban meluas dari wilayah tradisional di selatan dan timur ke daerah-daerah barat dan utara yang dulu stabil.

Sebanyak 711 prajurit asing tewas dalam perang di Afganistan sepanjang tahun lalu, menjadikan 2010 sebagai tahun paling mematikan bagi pasukan asing, menurut hitungan AFP berdasarkan situs independen icasualties.org.

Jumlah kematian warga sipil juga meningkat, dan Kementerian Dalam Negeri Afganistan mengumumkan bahwa 2.043 warga sipil tewas pada 2010 akibat serangan Taliban dan operasi militer yang ditujukan kepada gerilyawan.

Taliban, yang memerintah Afganistan sejak 1996, mengobarkan pemberontakan sejak digulingkan dari kekuasaan di negara itu oleh invasi pimpinan AS pada 2001 karena menolak menyerahkan pemimpin Al Qaeda, Osama bin Laden, yang dituduh bertanggung jawab atas serangan di wilayah Amerika yang menewaskan sekitar 3.000 orang pada 11 September 2001.

Sekitar 130.000 personel Pasukan Bantuan Keamanan Internasional (ISAF) pimpinan NATO yang berasal dari puluhan negara berada di Afganistan untuk membantu Pemerintah Kabul memerangi pemberontakan Taliban dan sekutunya.

Sekitar 521 prajurit asing tewas sepanjang 2009, menjadikan tahun itu sebagai tahun mematikan bagi pasukan internasional sejak invasi pimpinan AS pada 2001, dan membuat dukungan publik Barat terhadap perang itu merosot.

Gerilyawan Taliban sangat bergantung pada penggunaan bom pinggir jalan dan serangan bunuh diri untuk melawan Pemerintah Afganistan dan pasukan asing yang ditempatkan di negara tersebut.

Menurut militer, bom rakitan yang dikenal sebagai IED (peledak rakitan) mengakibatkan 70-80 persen korban di pihak pasukan asing di Afganistan. (kompas.com, 16/2/2012)

Selain itu, 201 orang mengalami luka berat, 122 unit rumah terbakar, dan beberapa kantor seperti kantor sekretariat Partai Golkar, Kantor Partai Demokrat, Kantor Listrik (PLN) dan Kantor BPS ikut terbakar.

Menurut Kepala Divisi Humas Mabes Polri Irjen (Pol) Saud Usman Nasution, pihaknya kini sudah berhasil menguasai kondisi di Tolikara tersebut. “Situasi saat ini sudah dapat dikendalikan, walaupun saat ini masih kita khawatirkan,” katanya.

Pihak Pemerintah daerah dan aparat keamanan sampai saat ini masih melakukan upaya negosiasi agar massa kedua kelompok tidak terprovokasi untuk rusuh kembali.

Polisi juga masih membatasi gerak kedua kelompok agar tidak timbul bentrokan kembali.

Saud menambahkan Polres Tolikara dengan bantuan dari Polda Papua juga sudah melakukan olah TKP dan pemeriksaan saksi-saksi untuk bisa menentukan tersangka dalam kasus kerusuhan tersebut.

Akan tetapi polisi belum melakukan penahanan terhadap siapapun. “Belum ada. Karena kondisi ini baru aman.” (mediaindonesia.com, 20/2/2012)

Advertisement

Advertisement

MORE NEWS»

Selasa, 21 Februari 2012 04:23 WIB Polisi akan Periksa Pemilik PT Sembilan Pilar

Selasa, 21 Februari 2012 03:52 WIB Pemerintah Ditantang Berani tidak Impor Pangan

Selasa, 21 Februari 2012 03:20 WIB Sriwijaya Terbangi Rute Mamuju-Jakarta

Selasa, 21 Februari 2012 01:39 WIB Massa Demo Proyek Nazaruddin di Unud

Senin, 20 Februari 2012 21:52 WIB Aktivitas Gunung Lokon Meningkat

Senin, 20 Februari 2012 20:36 WIB Banjir Rendam Sebagian Jalan di Denpasar

Senin, 20 Februari 2012 20:32 WIB Pendukung John Kei Unjuk Rasa di Polres Maluku Tenggara

Senin, 20 Februari 2012 19:02 WIB Pascarusuh, Situasi Lapas Denpasar Kondusif

Senin, 20 Februari 2012 18:21 WIB Pemprov Bali Prioritaskan Buah Lokal

Senin, 20 Februari 2012 18:06 WIB Tahanan Polsek Tinambung Tewas Tergantung

Senin, 20 Februari 2012 17:41 WIB Satu Keluarga Ditemukan Tewas di Jembrana

Senin, 20 Februari 2012 16:27 WIB Pakai Koteka, Mahasiswa di Makassar Tolak Pemekaran Papua

Index Berita

“Apapun yang saya lakukan sebagai Ketua Pepabri untuk bisa menciptakan soliditas TNI dan Polri. Harapan saya, dalam pembahasan RUU Kamnas ini, diharapkan jangan menimbulkan friksi yang kemudian menimbulkan perpecahan (TNI-Polri). Itu yang tidak saya inginkan,” kata Agum saat ditemui di sela-sela seminar tentang RUU Kamnas, di Jakarta, Senin (20/2).

Berbagai permasalahan mendera pembahasan RUU Kamnas. Dalam catatan Imparsial, sekitar 15-30 pasal ditengarai bermasalah dan dapat menimbulkan persoalan serius terhadap kebebasan dan demokrasi.

Agum sendiri mengaku RUU Kamnas masih perlu disempurnakan lagi. “RUU Kamnas ini materinya perlu disempurnakan kembali, saya rasa iya,” ujarnya.

Mantan Ketua Umum PSSI itu menyambut baik pemaparan yang dikemukakan Direktur Program Imparsial Al Araf yang menyatakan RUU Kamnas versi pemerintah perlu dirombak.

RUU Kamnas harus dikembalikan untuk mengatasi situasi darurat dan untuk membangun relasi hubungan kerjasama antar aktor keamanan dalam menghadapi situasi-situasi darurat. RUU Kamnas dinilai berbagai kalangan akan memperkecil kewenangan Polri. “Tidak harus begitu (memperkecil kewenangan Polri), tetapi spirit diciptakan harus koordinasi. Jangan sampai tumpang tindih, overlapping dalam menangani masalah keamanan,” ujarnya.

Penegasan dalam koordinasi dan tupoksi baik TNI maupun Polri harus dituangkan dalam RUU tersebut. “Karena kita prihatin kalau di lapangan terjadi keraguan dalam mengambil pertimbangan karena tidak jelas (kewenangan),” ujar Agum.

Komisi I DPR RI yang membahas RUU Kamnas ini juga menyatakan ada keanehan dalam RUU tersebut. Maka dari itu, Komisi Pertahanan dan Komunikasi tersebut mengembalikan naskah akademik RUU kepada Pemerintah untuk diperbaiki.

Hal ini diutarakan secara terpisah oleh anggota Komisi I dari fraksi Partai Amanat Nasional (F-PAN), Teguh Juwarno. Ia mengatakan, Komisi I menilai draft RUU Kamnas yang diserahkan pemerintah ke DPR, tidak cukup komprehensif dalam mengatur terminologi keamanan nasional.

“RUU Kamnas kan inisiatif pemerintah, tapi di dalam pemerintah sendiri masih tidak satu suara. Ini kan aneh,” ungkapnya saat dihubungi.

Ia mengatakan, dalam draf RUU yang diberikan kepada DPR nuansa militeristik dan sektoral cukup kental. “Masih sangat sektoral dan cara pandangnya pun sektoral, militeristik,” ujar Sekretaris F-PAN tersebut.

RUU Kamnas yang diajukan Pemerintah belum menjadikan pasal tentang hak asasi manusia (HAM) sebagai pertimbangan. “Bahkan ada permintaan pemberian kewenangan khusus untuk penyadapan bagi TNI dan BIN,” pungkas Teguh. (mediaindonesia.com, 20/2/2012)

Perum Total Persada adalah salah satu daerah yang sering mengalami banjir. Jika tempat lain banjir hanya berlangsung 1-2 hari, di Total Persada banjir bisa berlangsung berhari-hari, bahkan pernah berlangsung sampai 31 hari dengan kedalaman air bisa mencapai 3 meter. Ini terjadi karena dulunya merupakan  daerah resapan air / rawa yang kemudian dibangun komplek perumahan. Menurut K.H Muh. Tamim, ulama dan tokoh masyarakat Kecamatan Periuk, nama periuk sendiri artinya adalah tempat air.

Begitu mengetahui Total Persada terendam banjir, pada Ahad pagi (12/02) sampai menjelang siang syabab HTI ikut terjun ke lapangan untuk membantu evakuasi warga. Satu hari kemudian, dibuatlah POSKO PEDULI BANJIR yg bertempat di rumah Ust. Sobirin, Jl. Bandung, Blok E 6 No. 60 A Rt 9 Rw 7 Total Persada.

Hari Senin malam (13/02) dikirimkan bantuan perdana berupa minuman dan mie gelas instan ke Masjid al-Mujahidin di bilangan RW. 08 yang merupakan salah satu titik konsentrasi pengungsi. Bantuan juga diberikan kepada ketua RT di Wilayah RW. 07 yg terkena banjir. Disamping itu, disedikan pula air mineral, kopi, Jahe, snack serta makanan di POSKO untuk warga yang membutuhkan. Ini berlangsung hingga kamis malam, ketika air sudah mulai surut. Hari jumat pagi (17/02) Panitia kembali memberikan bantuan ke Masjid al-Mujahdin dan beberapa ketua RT di wilayah RW 07. Disebarkan pula buletin jumat al-Islam + Artikel “Tuntunan Islam Menyikapi Musibah” di Masjid-masjid sekitar Total Persada. Posko resmi ditutup pada Jumat (17/02) jam 22.00 setelah seluruh bantuan yang ada dibagikan kepada korban banjir.

Semoga korban yang tertimpa musibah diberikan kesabaran dan diampuni segala dosa. Bagi pihak-pihak yang telah mendonasikan harta, waktu, pikiran serta tenaga untuk meringankan korban banjir mendapatkan kebaikan yang dijanjikan oleh Rosulullah Muhammad SAW “Barangsiapa yang melepaskan seorang mukmin dari kesusahan dunia, maka Allah akan membebaskannya dari kesusahan di hari kiamat. Barangsiapa yang memudahkan orang yang sedang mengalami kesulitan, maka Allah akan memudahkan kepadanya di dunia dan akhirat” (HR. Muslim, Hadits ke 36 al-Arba’in An-Nawawiyyah). Amiin ya Robbal ‘Alamiin. [MAF]

Peneliti Centre for strategic and International Studies (CSIS) Sunny Tanuwidjaja, hari Jumat mengatakan kepercayaan masyarakat terhadap partai politik saat ini sangat rendah. Sunny menyatakan hanya 22,4 persen responden menilai partai politik memiliki kinerja yang baik. Sisanya menilai sebaliknya. Dukungan terhadap partai politik turun dibandingkan dengan pemilu 2009.

Menurut Sunny , hal tersebut dikarenakan saat ini partai politik bukanlah institusi yang menjadi saluran buat aspirasi publik ke pemerintah, tetapi partai politik lebih menjadi alat buat elit-elit politik untuk mencapai kekuasaaan dan menguasai sumber daya alam yang ada.

Survei ini dilakukan secara acak bertingkat pada 16 hingga 24 Januari 2012 terhadap 2117 responden di 33 provinsi.

“Yang kita temukan justru semua orang yang tidak mendukung partainya di tahun 2009, hari ini menjadi orang-orang yang tidak punya pilihan. Sebenarnya didalam sistem demokrasi itu partai punya tugas dua arah sebenarnya, pertama, dia menjadi corong untuk mensosialisasikan keputusan-keputusan dari atas ke bawah. Kemudian di sisi lain dia juga menjadi saluran aspirasi dari bawah untuk disampaikan kepada pemerintah maupun elit-elit. Saya kira itu fungsi sentral dari partai. Hari ini dua-dua fungsi ini tidak berjalan. Mereka betul-betul hanya dijadikan alat untuk mencapai kekuasaaan,” papar Sunny Tanuwidjaja.

Pengamat Politik dari Universitas Indonesia Andrinof Chaniago mengatakan rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap partai politik dikhawatirkan akan menimbulkan potensi instabilitas sosial politik yang ada.

Andrinof Chaniago mengungkapkan, “Kalau masyarakat sudah apatis yah itu sudah berbahaya. Nanti masyarakat ini bisa frustrasi, ga percaya lagi sama sistem. Tidak mau berpartisipasi. Bahkan suatu saat kalau ditambah dengan kondisi lain seperti kondisi ekonomi, bisa bentuk-bentuknya berupa ekspresi dalam bentuk kekerasan kolektif bisa sampai kesana. Partisipasi masyarakat termasuk juga dalam penyelenggaraan pemilu.”

Untuk itu Andrinof Chaniago mendesak agar adanya perbaikan tingkah laku para politisi dan menjalankan fungsinya dengan benar.

“Jadi fungsi merekrut orang untuk duduk sebagai wakil rakyat, fungsi merekrut dan mempromosikan orang untuk menjadi pemimpin, itu harus dijalankan dengan benar. Nah yang dilakukan selama ini kan penyimpangan dan penyelahgunaan. Memilih dan mempromosikan orang karena orang itu banyak uang dan orang itu banyak memberikan bantuan yang besar, bukan karena dia memenuhi kriteria sebagai pemimpin,” ujar Andrinof Chaniago.

Hasil survei CSIS juga menunjukan, saat ini masyarakat menilai kinerja pemerintahan di tiga bidang yang menjadi perhatian publik yaitu penegakan hukum, pengentasan dari kemiskinan dan pemberantasan korupsi sangat lemah. (voanews.com, 17/2/2012)

HTI Press. Rencana kenaikan Harga BBM dan pencabutan subsidi BBM masih menuai tanda tanya. Walau sudah direncanakan bulan April 2012 pemerintah masih terkesan ragu-ragu sebab mereka tidak mempunyai alasan yang kuat untuk melaksanakan kebijakan ini. Apa lagi sudah tercium bau Liberalisasi dalam kebijakan ini, tentulah banyak kalangan menolak. Sebab, alasan yang dipakai tidak masuk akal dan hanya berupa tipu-tipu pemerintah.

Menyikapi hal tersebut, Lajnah Tsaqofiyah DPP Hizbut Tahrir Indonesia kembali menyelenggarakan Dirosah Syar’iyyah edisi ke-16 dengan tema “Haram Halal Pembatasan BBM”, Sabtu (18/02) di Kantor DPP HTI Crown Palace Jakarta. Peserta yang hadiri diantaranya dari kalangan Ulama, Habaib, Asatidz dan tokoh-tokoh masyarakat Jakarta dan sekitarnya, Ruang Aula kegiatan pun penuh sesak dan tidak dapat menampung jumlah peserta yang antusias mengikuti acara.

Dr. Arim Nasim Ketua Lajnah Maslahiyah DPP HTI sebagai pembicara pertama menjelaskan kenapa kebijakan pemerintah ini harus ditolak, menurutnya kebijakan pembatasan subsidi BBM dan kenaikan harga, sama saja meliberalisasi sektor migas “menuju liberalisasi migas secara kaffah,” ujarnya.

Pengakuan pemerintah yang saat itu diwakili oleh menteri ESDM Purnomo Yusgiantoro dalam upayanya meliberalisasi sektor migas di Indonesia, Purnomo berujar, “Liberalisasi sektor Hiliir migas membuka kesempatan bagi pemain asing untuk berpartisipasi dalam bisnis eceran migas”, tidak hanya di sektor Hulu pemerintah juga berniat meliberalisasi sektor Hilir, ini mengakibatkan dominasi yang luar biasa oleh para investor asing untuk menguasai sumber daya alam indonesia khususnya Migas. Hasilnya Asing Untung Rakyat Buntung!

“Akibatnya membebani rakyat, harga BBM bisa melambung tinggi sesuai dengan harga internasional, akibat kenaikan harga BBM akan diikuti dengan kenaikan harga barang dan jasa,” urainya.

Subsidi BBM yang tidak tepat sasaran menjadikan alasan lain pemerintah untuk mencabut Subsidi BBM, dikarenakan besarnya Subsidi yang membebani APBN. “tentunya pendapat seperti ini sangat menyesatkan, sebab yang selama ini membebani APBN itu bukan subsidi, tetapi utang negara yang hanya dinikmati oleh segelintir orang, ditambah lagi bunga utang tersebut,” jelasnya.

Sedangkan, Ustadz Syamsuddin Ramadhan an-Nawiy kebijakan pembatasan BBM bersubsidi Haram! Dikarenakan pertama, Kebijakan pembatasan BBM bersubsidi merupakan dampak dari kebijakan privatisasi yang diharamkan dalam islam, “syariat islam melarang individu menguasai barang tambang yang depositnya melimpah, seperti tambang garam, migas, nikel dan barang-barang tambang lainnya,” jelasnya.

Beliau mengutip hadist Rasulullah saw, “sesungguhnya, Abyad bin Hammal mendatangi Rasulullah saw, dan meminta beliau saw agar memberikan tambang garam kepadanya. Ibnu al-Mutawakkil berkata,”Yakni tambang garam yang ada di daerah Ma’rib.” Nabi saw pun memberikan tambang itu padanya. Ketika, Abyad bin Hammal ra terlah pergi, ada seorang laki-laki yang ada di majelis itu berkata, “tahukah anda, apa yang anda telah berikan kepadanya? Sesungguhnya anda telah memberikan kepadanya sesuatu seperti air yang mengalir (al-maa’ al idd)”. Ibnu al-Mutawakkil berkata,”Lalu Rasulullah saw mencabut kembali pemberian tambang garam itu darinya (Abyad bin Hammal)”, tutur beliau.

Alasan kedua menurut beliau, kebijakan pembatasan BBM bersubsidi menjadi jalan bagi orang kafir menguasai kaum muslim, “ini membuka jalan bagi orang kafir menguasai kaum muslimin, padahal Allah telah berfirman dalam surah An-Nisaa’ ayat 141 bahwa dan sekali-kali Allah tidak akan pernah menjadikan jalan bagi orang-orang kafir untuk menguasai kaum Mukmin,” jelasnya.

Ada pun alasan ketiga dan keempat kenapa kebijakan ini Haram, dikarenakan kebijakan pembatasan BBM bersubsidi merupakan kebijakan Diskriminatif dan mendzalimi rakyat dan juga kebijakan ini lahir dari sekularisme dan Liberalisme,”dalam hadist riwayat Bukhari dan Muslim, siapa saja yang mengerjakan suatau perbuatan yang tidak atas perintah kami, maka perbuatan itu tertolak,” jelasnya.

Pernyataan sikap Ulama

Selain itu, diakhir sesi acara para Ulama, Habaib Asatidz dan tokoh masyarakat membacakan dan menanda tangani pertanyaan sikap ulama atas kebijakan kenaikan BBM. Pernyataan sikap ini dibacakan oleh Habib Kholil bin Abu Bakar, yang isinya berbunyi.

Pertama, para ulama Menolak kebijakan pembatasan BBM bersubsidi maupun pengurangan subsidi BBM (kenaikan Harga BBM).

Kedua, para ulama menyeru pemerintah untuk membatalkan kebijakan ini, sekaligus menganulir semua produk undang-undang yang mengokohkan liberalism di indonesia, seperti UU Migas, UU SDA, UU PMA dan lain-lainya.

Ketiga, para ulama mengajak seluruh komponen umat islam, khususnya penguasa dan politisi, partai, ormas, serta elemen-elemen umat islam yang lain, untuk bersama-sama menolak kebijakan kenaikan harga BBM yang dzalim dan khianat ini. dan mengajak umat khususnya Ulama, untuk berada di garda terdepan dalam menjaga dan melindungi kepentingan islam dan kaum muslim, dan terus berjuang menegakkan Syariah dan Khilafah sebagai satu-satunya solusi untuk mengantarkan bangsa ini menuju keadaan yang lebih baik.[] fm

Pendeta Inggris itu mengungkapkan keyakinannya bahwa periode ini tengah membutuhkan untuk pembuat perdamaian nyata, dengan ketentuan bahwa perdamaian itu berdasarkan keadilan, pengembalian hak-hak, dan menghapus kezaliman.

Pernyataan itu disampaikan pada saat seminar yang diselenggarakan oleh Gereja Episkopal di Mesir pada hari Kamis (16/2), dan dimoderatori oleh Dr Mounir Hanna Anis Uskup Besar Gereja di Mesir dan Afrika Utara, serta dihadiri oleh Dr Ali as-Silmi Ketua Komisi Dialog dari Dewan Tertinggi Urusan Islam, dan sejumlah tokoh media dan agama.

Pendeta-yang memimpin asosiasi untuk menolak pembongkaran rumah warga Palestina itu-mengatakan: “Pendudukan Israel terhadap wilayah Palestina bisa berakhir sebagaimana berakhirnya kebijakan apartheid di Afrika Selatan. Dan itu semua tidak akan pernah tercapai kecuali melalui tekanan internasional yang besar oleh negara-negara yang mencintai perdamaian, dan mempercayai keadilan bagi persoalan Palestina.”

Ia menambahkan: “Apa yang disebut dengan kekuatan “Kristen” Zionis, maka itu tidak mewakili “orang Kristen” di dunia. Namun mereka adalah sebuah kekuatan dengan keyakinan khusus yang terkait keyakinan-keyakinan dan interpretasi-interpretasi agama yang tidak mewakili semua “orang Kristen”. Tetapi ia merupakan kekuatan yang dominan di Amerika Serikat, dan mewakili 25% dari “orang Kristen” di Amerika, serta tidak mewakili lebih dari 5% dari “orang Kristen” di dunia.”

Pendeta Stephen Caesar itu menambahkan: “Sayangnya, banyak lembaga Zionisme di Amerika yang mendukung pembangunan pemukiman Yahudi, dan berusaha untuk melakukan Yahudisasi al-Quds, serta menghapus eksistensi bangsa Arab. Ia juga meramalkan bahwa kekuatan ini dalam waktu dekat akan menghadapi antara Amerika dan “Israel” di satu sisi dan Iran di sisi lain. Bahkan kekuatan ini berusaha mempercepat terjadinya bentrokan dengan keyakinan bahwa itu akan menjadi pembuka datangnya Kristus yang kedua kalinya dan terjadinya kiamat.”

Pendeta Caesar mengatakan: “Konflik Arab dengan “Israel” adalah konflik panjang dan menyakitkan. Sehingga hal itu berdampak pada terjadinya ketegangan dalam hubungan Islam, Kristen dan Yudai di dunia. Bahkan “Kristen” di Palestina paling menderita dibanding “Kristen” Zionis. Dan di sana ada migrasi secara luas dari “Kristen” Palestina ke luar, dan mengosongkan wilayah itu dari keanekaragaman budaya.”

Ia menambahkan: “Kristen” Zionis memiliki keyakinan yang salah bahwa “Israel” saat ini adalah “Israel” yang disebut dalam Alkitab. Dalam hal ini, kami tidak menyalahkan lobi Yahudi Amerika terhadap kekuatan ini. Yahudi yang jumlah tidak lebih dari 5 juta jiwa benar-benar telah berhasil mendapatkan dukungan dari 50 juta “Kristen” Amerika yang telah menyakini sejumlah keyakinan Yahudi.

Pendeta Inggris ini menegaskan kebohongan sebuah perkataan (firman) bahwa “Orang Yahudi adalah umat pilihan Allah”. Ia menekankan bahwa yang benar, mereka adalah “kaum yang pertama beriman kepada Allah, dan Allah ingin mereka menjadi sebuah mercusuar di tengah dunia yang didominasi oleh paganisme. Namun perkataan (firman) ini berakhir dengan datangnya risalah-risalah langit berikutnya.

Ia mengingatkan bahwa usaha mereka untuk mejadikan al-Qurs (Yerusalem) sebagai ibukota bagi negara “Israel” dan pembangunan kembali Haikal Sulaiman akan menuai kegagalan. Ia mengatakan bahwa dalam hal ini, “Israel” berusaha untuk mewujudkan 3 hal yang saling bertentangan secara bersamaan, di mana ketiga hal itu tidak mungkin dipertemukan, yaitu mendirikan sebuah negara yang kuat, mewujudkan demokrasi, dan tetap melanjutkan kebijakan pembangunan pemukiman serta pendudukan. Sehingga “Israel” harus membuang demokrasi atau pembangunan pemukiman, jika tidak, maka mustahil mempertemukan keduanya (islammemo.cc, 16/2/2012).